WAPRES: 2026, TARGET SWASEMBADA GULA KONSUMSI
SLEMAN-(08/07/2025) Kepala BRMP DIY Dr. Dedy Irwandi, S.Pi, M.Si beserta Kepala UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian melakukan pendampingan Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di lokasi lahan ketahanan pangan Lanud Adi Sutjipto, Kelurahan Sendangtirto, Berbah.
Pada kegiatan tersebut Wakil Presiden RI yang didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company Rahmad Pribadi, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X dan Bupati Sleman Harda Kiswaya, turut memanen tanaman tebu. Panen tebu berlangsung dalam rangka kegiatan Rembuk Tani yang diinisiasi oleh PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Wakil Presiden RI memanfaatkan forum tersebut untuk berdialog langsung dengan para petani dan mendengarkan keluhan mereka. Hasil dialog dengan para pelaku pertanian dan petani diperoleh banyak masukan terkait kebutuhan air irigasi, pompanisasi, antisipasi hama penyakit, ketersediaan pupuk, bibit, jaminan harga pasar dan KUR tani. Wapres RI menginstruksikan masukan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh jajaran Kementerian Pertanian sesuai visi misi Presiden untuk secepat-cepatnya merealisasikan target swasembada pangan nasional.
Dalam kegiatan tersebut, Wapres RI juga menggarisbawahi target pemerintah untuk mencapai swasembada gula konsumsi pada tahun 2026. Presiden sudah memberikan instruksi langsung ke Menteri Pertanian bahwa tahun depan Indonesia harus swasembada gula konsumsi, sedangkan pada tahun 2027 atau 2028, Indonesia harus swasembada gula. Wapres menegaskan swasembada dapat dicapai salah satunya dengan dukungan modernisasi pertanian dan sinergi antara pusat dan daerah yang menjadi faktor kunci.
Dukungan juga diberikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto yang mendorong pemerintah agar mempercepat capaian swasembada, baik untuk beras maupun gula. Ia meminta agar impor dihentikan. Kementerian Pertanian diharapkan memberikan fasilitasi kepada para petani dan pelaku usaha pertanian agar swasembada pangan bisa segera tercapai secepatnya, sebagaimana keinginan Presiden RI.
Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi, mengatakan rembuk tani menjadi forum rutin untuk menjembatani kebutuhan petani dengan pemerintah dan penyedia sarana produksi. Rembuk Tani ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengembangan industri gula yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan petani tebu di Indonesia.